“ADAKAH HARAPAN PENDIDIKAN KITA”   Leave a comment


La Tahang

Setiap memperingati Hari Pendidikan Nasional, kita akan selalu mengingat nama Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara telah mempelopori pendidikan bagi kaum pribumi di masa penjajahan Belanda. Ia memberikan pendidikan bagi rakyat jelata dengan mendirikan Taman Siswa, dengan maksud agar rakyat jelata bisa mendapatkan akses pendidikan berkualitas seperti yang dinikmati oleh kalangan priyayi maupun Belanda. Tanggal kelahirannya, 2 Mei, diperingati sebagai hari pendidikan nasional. Ia adalah Menteri Pendidikan Nasional RI yang pertama (pada waktu itu disebut sebagai Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan).

Untuk mewujudkan impiannya memperbaiki pendidikan kaum pribumi, Ki Hajar Dewantara berusaha sungguh-sungguh hingga memperoleh ijazah pendidikan yang bergengsi pada zamannya yaitu Europeesche Akte. Dengan ijazah yang didapatnya, maka ini menjadi pijakan ia dalam mendirikan Taman Siswa serta dalam rangka memberikan pendidikan berkualitas bagi rakyat jelata. Ki Hajar Dewantara telah menyiapkan dirinya dengan terlebih dahulu mendapatkan ijazah terbaik bidang pendidikan sebelum ia memberikan pendidikan terbaik untuk rakyat Indonesia.

Pendidikan memiliki peran amat penting untuk membangun peradaban bangsa sebesar Indonesia. Pendidikan merupakan sarana efektif untuk meningkatkan kecerdasan warga negara dalam menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kesejahteraan umat manusia. Pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 telah menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional dari bangsa ini adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

Agar bangsa ini mampu bersaing dalam percaturan global dan mencapai kemandirian di masa mendatang, pemerintah harus memiliki kesadaran politik (political will) yang kuat dalam melakukan reformasi pengelolaan pendidikan. Keberhasilan reformasi dalam pengelolan pendidikan secara nasional diharapkan akan mampu mendorong keberhasilan reformasi di bidang hukum, politik, ekonomi, sosial dan budaya. Karena melalui pengelolaan pendidikan yang berkualitas akan lahir sumber daya manusia yang unggul dan siap berkompetisi.

Semangat reformasi di bidang pendidikan harus diarahkan pada upaya mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah.

Karena itu, reformasi pengelolaan pendidikan harus memegang prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa. Pendidikan juga perlu diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraannya dan pengendalian mutu layanan pendidikan.

Dalam konteks otonomi lembaga pendidikan di tingkat sekolah dan perguruan tinggi, diterapkannya prinsip-prinsip: otonomi, akuntabilitas, transparansi, penjaminan mutu, layanan prima, akses yang berkeadilan, keberagaman, keberlanjutan, serta partisipasi atas tanggung jawab negara dalam penyelenggaraan pendidikan formal diharapkan mampu menjawab berbagai permasalahan-permasalahan pendidikan yang masih membelenggu. Sehingga, pengelolaan pendidikan formal di Indonesia ke depan, diharapkan makin tertata dengan baik, makin profesional dan mampu membuat satu sistem pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien untuk meningkatkan mutu, kualitas dan daya saing.

Guna mendukung suksesnya sistem desentralisasi dan otonomi dalam pembangunan, pemerintah mesti memberikan kewenangan yang besar dalam pengelolaan pendidikan pada masing-masing lembaga pendidikan yang didirikan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun masyarakat. Pada tingkat satuan pendidikan, maka diperlukan adanya otonomi pengelolaan pendidikan formal dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada pendidikan dasar dan menengah, serta otonomi perguruan tinggi pada pendidikan tinggi. Otonomi di sini bermakna bahwa setiap lembaga pendidikan formal dituntut lebih memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menjalankan kegiatan secara mandiri baik dalam bidang akademik maupun non-akademik.

Otonomi pengelolaan pendidikan bukan berarti bahwa lembaga pendidikan harus membiayai dirinya sendiri. Melainkan tetap memerlukan adanya tanggung jawab pemerintah dan partisipasi dari masyarakat. Karena itu, pemerintah pusat maupun daerah tidak boleh cuci tangan atau lepas tanggung jawab dalam dunia pendidikan. Sebab pendidikan adalah salah satu bentuk pelayanan pemerintah kepada rakyat yang wajib ditunaikan.

Berkaitan dengan masalah pendanaan pendidikan, pemerintah pusat maupun pemerintah daerah tetap harus memiliki tanggung jawab dan kewajiban menanggung biaya pendidikan pada lembaga dan satuan pendidikan yang didirikan oleh pemerintah maupun masyarakat. Pendanaan pendidikan yang dimaksud adalah mencakup biaya operasional, biaya investasi, beasiswa, dan bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik, berdasarkan standar pelayanan minimal untuk mencapai standar nasional pendidikan.

Bahkan, untuk penyelenggaraan pendidikan dasar, pemerintah mestinya berkomitmen bahwa pendidikan dasar untuk tingkat SD dan SMP bebas dari pungutan. Sementara untuk pendidikan menengah tingkat SMA/SMK/MK dan pendidikan tinggi, pemerintah boleh memungut biaya operasional dari masyarakat dengan seminimal mungkin. Peserta didik pada pendidikan menengah dan pendidikan tinggi hanya ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan kemampuannya.

Pendanaan pendidikan mesti mengakomodir masyarakat dan warga negara yang kurang mampu secara ekonomi untuk dapat memperoleh akses yang luas dalam bidang pendidikan. Dalam hal ini, pemerintah menyediakan anggaran untuk membantu peserta didik Warga Negara Indonesia yang tidak mampu membiayai pendidikannya, dalam bentuk: beasiswa, bantuan biaya pendidikan, kredit mahasiswa, dan/atau pemberian pekerjaan kepada mahasiswa. Pemerintah wajib mengalokasikan beasiswa atau bantuan biaya pendidikan bagi peserta didik Warga Negara Indonesia yang kurang mampu secara ekonomi dan/atau peserta didik yang memiliki potensi akademik tinggi sesuai dengan kebutuhan peserta didik.

Diterapkannya prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan, diharapkan bisa mencegah terjadinya praktek komersialisasi dan kapitalisasi dunia pendidikan. Karena prinsip nirlaba dalam penyelenggaraan pendidikan, menekankan bahwa kegiatan pendidikan tujuan utamanya tidak mencari laba, melainkan sepenuhnya untuk kegiatan meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan pendidikan. Segala kekayaan dan pendapatan dalam pengelolaan pendidikan dilakukan secara mandiri, transparan dan akuntabel serta digunakan secara langsung atau tidak langsung untuk: kepentingan peserta didik dalam proses pembelajaran, pelaksanaan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat bagi satuan pendidikan tinggi, dan peningkatan pelayanan pendidikan.

Di Hari Pendidikan Nasional yang jatuh pada 2 Mei 2012 ini, pemerintah kini mesti melakukan terobosan dalam pengelolaan pendidikan yang semakin bisa menjamin kemudahan semua warga negara Indonesia dalam mendapatkan haknya di bidang pendidikan secara adil dan merata, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah hingga pendidikan tinggi. Pendidikan yang berkualitas dan bermutu harus bisa dinikmati segenap anak bangsa dari berbagai lapisan apa pun. Dengan tanpa ada diskriminasi dan stratifikasi ekonomi. Selagi mereka berprestasi dan memiliki bakat unggul, maka ia layak untuk mendapatkan pelayanan pendidikan.

Sehingga, bangsa ini dapat melahirkan generasi yang cerdas, kreatif, inovatif dan kompetitif serta lebih maju dan mampu dalam persaingan global, dengan menjunjung tinggi nilai-nilai agama dan persatuan bangsa untuk kesejahteraan umat manusia. ”Bangkitlah negeriku. Bangkitlah bangsaku. Harapan itu masih ada!”

Pertanyaan besar” DENGAN SISTEM PENDIDIKAN” sekarang dan regulasi penganggaran melalui DPR syarak dengan kepentingan golongan dan kelompok mengakibatkan Pendidikan Indonesia semakin terpuruk.

Posted May 2, 2011 by www.latahang.com in Uncategorized

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: