TANTANGAN GLOBAL   Leave a comment


MENJAWAB TANTANGAN GLOBAL
helikupterImplementasi kebijakan pembangunan daerah tidak saja bergantung kepada sumber daya aparatur pemerintah dan Sumber daya alam, tapi juga terkait dengan kualitas kebijakan itu sendiri. Di Daerah maju, kebijakan pembangunan yang dibuat bukanlah hasil sekali jadi melainkan Akan tetapi berdasarkan riset yang mendalam dengan melibatkan banyak pemangku kepentingan, terutama dari kalangan perguruan tinggi. Implikasinya jelas bahwa kebijakan yang dibuat tersebut membawa hasil positif untuk pembangunan di Daerah ter-sebut. Tidak hanya itu, riset juga menjadi dasar utama bagi lembaga keuangan Nasional, Internasional seperti World Bank, ADB dan UNDP memberikan bantuan, khususnya yang terkait dengan kebijakan pembangunan yang mereka sarankan di negara berkembang. Singkatnya, terdapat hubungan yang erat antara riset, kebijakan dan implementasinya dalam me¬wujudkan tujuan pem¬bangunan daerah.

Pertanyaannya sekarang, apakah riset sudah menjadi dasar pembuatan kebijakan pembangunan di daerah Provinsi Sulawesi Tenggara? Apakah kegia¬tan riset dan implementasi ke¬bijakan tersebut sudah te¬rintegrasi ke dalam sistem pembangunan daerah yang dilaksanakan sekarang ini?
Tentunya tidak mudah menjawab pertanyaan tersebut karena perlu data yang kom¬prehensif menganalisisnya secara tepat. Namun, paling tidak dengan melihat arah kebijakan pemerintah daerah selama ini dapatlah dinilai kedudukan riset dalam pem¬bangunan daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara.
Pertama, sejak di¬ga¬bung¬kannya Badan Pe¬nelitian dan Pengembangan (Balitbang) dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bap¬peda) Provinsi Sulawesi Tenggara, praktis kegiatan riset daerah sepertinya tidak lagi menjadi prioritas. Sebenarnya ke¬beradaan badan riset daerah sangatlah penting, terutama untuk mensinergikan hasil riset dengan pembuatan dan im¬plementasi kebijakan pem¬bangunan yang berkualitas.
Malangnya, karena para pengambil kebijakan di daerah, khususnya di lembaga legislatif menganggap badan riset tidak penting sehingga Balitbang harus dilikuidasi. Balitbang dianggap tidak memberi man¬faat kepada masyarakat Sulawesi Tenggara? Benarkah de-mikian? Memang manfaat langsungnya tidak terlihat karena impaknya bersifat jangka panjang. Namun, dengan mem¬bubarkan institusi ini membawa pengaruh kepada kualitas kebijakan yang dibuat pe¬merintah daerah.
Jadi tidak perlu disesali jika aparatur pemerintah daerah menjadi tidak kreatif dan inovatif dalam membuat pro¬gram dan kegiatan pem¬ba¬ngunan. Ini adalah dampak tidak munculnya alternatif program atau kegiatan yang bersumber dari riset yang mendalam tersebut. Padahal di banyak daerah di Indonesia, hasil penelitian yang dihasilkan badan riset ini menjadi rujukan utama untuk membuat kebi¬jakan publik.
Kita bisa saja mendengar pelbagai apologi bahwa kegiatan riset dapat saja diintegrasikan ke dalam Bappeda. Namun dari segi pengelolaan, cakupan dan fokus kegiatan riset yang dilakukan tentunya berbeda jika dikelola oleh institusi yang berdiri sendiri.
Kedua, kegiatan penelitian yang dilakukan oleh lembaga riset seperti perguruan tinggi di Sulawesi Tenggara ini sangatlah banyak. Namun realitanya belum termanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah. Belum lagi hasil riset yang telah dihasilkan oleh Balitbang justru tidak digunakan oleh pemerintah daerah untuk membuat kebijakan public atau pembangunan secara umum. Terlihat ada sikap arogansi dari pemangku kepentingan yang melihat hasil riset tersebut tidak berguna bagi pekerjaan mereka.
Padahal biaya yang di¬keluarkan pemerintah daerah untuk riset ini tidaklah sedikit. Belum lagi aspek waktu, tenaga dan pikiran yang diberikan si peneliti dalam menghasilkan riset tersebut. Jelas dalam menghasilkan riset tersebut peneliti terikat dengan moral dan etika akademik sehingga hasil riset tersebut dapat dipertanggungjawabkan. Akan tetapi faktanya, hasil riset tersebut kurang dihargai oleh pemangku kepentingan yang akhirnya juga berdampak kepada munculnya sikap apriori masyarakat Sulawesi Tenggara terhadap kegiatan riset yang ada.
Melihat kecenderungan di atas dapat ditegaskan bahwa kegiatan riset dan agenda kebijakan pembangunan di Sulawesi Tenggara sebenarnya belumlah terintegrasi ke dalam sistem kebijakan pembangunan yang terpadu. Selain itu, fakta ini juga mengindikasikan ada¬nya sifat arogansi dan terlalu percaya diri para pembuat kebijakan di daerah ini yang merasa yakin dengan ilmu yang dimilikinya.
Kegiatan riset masih diang¬gap sebagai kegiatan pelengkap dan bukannya menjadi rujukan utama dalam pembuatan ke¬putusan. Bagi mereka hasil riset tidak lebih hanya sekadar dokumen pajangan untuk me¬me¬nuhi rak-rak per¬pus¬takaan. Ini jelas ber¬tentangan dengan karak¬teristik Sulawesi Tenggara yang memiliki masyarakat kritis dan pernah menghasilkan para pemikir ulung di republik ini. Tentunya masyarakat tidak menginginkan hasil riset yang telah dihasilkan tidak dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh pemerintah daerah.
Oleh karena itu, sudah saatnya kebijakan pem¬ba¬ngunan yang dibuat peme¬rintah daerah mengacu kepada ke¬bijakan strategis jangka me¬nengah yang diinteg¬rasikan ke dalam agenda riset yang ter¬program dengan baik. Inilah yang seharusnya diupayakan pe¬merintah Pro¬vinsi Sulawesi Tenggara.
Kehadiran Dewan Riset Daerah (DRD) adalah dalam rangka menjembatani kegiatan riset dengan kebijakan pem¬bangunan sehingga ber¬manfaat bagi masyarakat Sulawesi Tenggara. Jangan sampai pem¬bentukan DRD hanya sebagai institusi pelengkap dalam melaksanakan RPJM daerah, namun tidak termanfaatkan oleh pemangku kepentingan di daerah ini. Jelas ini menjadi kerja yang sia-sia serta meng¬habiskan anggaran daerah. Padahal ide dan pemikiran yang disumbangkan oleh DRD untuk menghasilkan agenda riset daerah ini bukanlah pekerjaan mudah.
Karenanya kepala daerah (Gubernur, Bupati/Wali Kota) juga dituntut memiliki sense untuk mengarahkan unit kerja pemerintah daerah agar ke¬bijakan pembangunan di dae¬rahnya dibuat merujuk kepada hasil riset yang dilakukan sendiri maupun bekerja sama dengan lembaga riset lain seperti perguruan tinggi. Hal ini dimaksudkan agar im¬plementasi kebijakan pem¬bangunan tersebut selain sesuai dengan kebutuhan daerah, juga efektif dilaksanakan dalam masyarakat.
Inilah sebenarnya tujuan mengapa agenda riset daerah itu diperlukan, terutama untuk membangun Sulawesi Tenggara ke depan menjadi sejajar dengan daerah maju lainnya di Indonesia.

Posted February 1, 2015 by www.latahang.com in Uncategorized

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: